Kominfo- Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kaur kembali mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) secara hybrid dari ruang staf ahli, Senin (12/2/2024)

Dilansir dari berbagai sumber Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, terjadi penurunan angka inflasi sebesar 0,04 persen. Dimana, Januari 2024 inflasi Indonesia berada di angka 2,57 persen sedangkan Desember 2023 diangka 2,61 persen.

Meski begitu, Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah untuk tetap waspada dan tidak lengah terhadap penurunan angka inflasi tersebut.

“Masalah inflasi, stabilitas harga pangan dan jasa ini harus tetap kita berikan atensi. Kita tidak tahu apakah dampak dari pesta demokrasi ini akan berimbas pada permintaan (demand) atau tidak. Karena sangat berpengaruh terhadap kecukupan suplai,” ujar Tito Karnavian.

Tito juga menyampaikan, angka inflasi pada Januari masih dipengaruhi oleh makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,04 persen. Sementara itu, angka inflasi yang cukup tinggi pada Desember dipengaruhi oleh event natal dan tahun baru.

“Di dorong oleh adanya libur besar natal dan tahun baru yang cukup panjang liburnya. Sehingga berimbas pada kenaikan sektor transportasi, masyarakat mobile, melakukan rekreasi dan perawatan pribadi,” ungkapnya.

Untuk inflasi di tingkat daerah, Tito Karnavian menyebut cukup bervariasi, terdapat daerah yang cukup bagus, bisa mendekati angka nasional dan dibawa nasional.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar membantu distribusi logistik Pemilu 2024 dan menyiagakan fasilitas kesehatan bagi petugas saat pemungutan suara berlangsung. Upaya ini penting dilakukan mengingat pemungutan suara Pemilu 2024 akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.

Dukungan distribusi tersebut diperlukan terutama di daerah-daerah yang sulit diakses. Ini seperti di pulau-pulau dengan ombak yang besar, daerah terpencil, daerah yang berada di atas gunung atau hutan, termasuk daerah yang tengah dilanda bencana. “Ini otomatis meminta bantuan kepada pemerintah daerah,” ujar Mendagri saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/2/2024).

Selain itu, lanjut Mendagri, langkah menyiagakan fasilitas kesehatan seperti klinik dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) penting untuk menghindari adanya korban dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal ini belajar dari Pemilu 2019 yang diwarnai banyaknya petugas yang menjadi korban akibat kelelahan dan penyakit bawaan.

Meski saat ini sudah diberlakukan syarat batas usia petugas untuk menghindari adanya korban, upaya preventif tetap harus dilakukan. “Setelah petugasnya selesai mencoblos tolong petugas kesehatannya stand by, sehingga ketika memerlukan bantuan ketika ada yang kelelahan ini akan bisa diberikan bantuan cepat, jangan sampai fasilitas kesehatan ini tutup, terutama yang di garis depan, yang Puskesmas, poliklinik, klinik, dan lain-lain, ini harus disiagakan semua untuk membantu,” jelasnya.

Dia mengatakan, Menteri Kesehatan (Menkes) telah menginstruksikan dukungan fasilitas kesehatan tersebut. Namun Menkes tidak memiliki jaringan hingga ke kabupaten/kota. Hal ini berbeda dengan kepala daerah. “Yang punya kewenangan adalah kepala daerah, oleh karena itu kepala daerah sekali lagi tolong siagakan jejaring kesehatan yang di garis depan terutama, poliklinik, Puskesmas, dan lain-lain,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menyinggung pentingnya Pemda membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara pemilu. Dirinya mengaku kerap mengimbau Pemda agar memberikan dukungan tersebut kepada penyelenggara. Misalnya, dengan meminjamkan gedung untuk kantor KPU dan Bawaslu daerah, termasuk untuk gudang penyimpanan logistik. "Saya hanya mengingatkan kembali karena tinggal dua hari lagi," katanya.

Di lain sisi, Mendagri juga mengimbau Pemda agar menyosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Hal ini penting karena semakin tinggi partisipasi pemilih akan memberikan legitimasi yang kuat kepada yang terpilih, baik kepala negara maupun legislatif.

“Sekali lagi sosialisasi untuk menggunakan hak pilih karena bersifat sukarela, ini perlu disampaikan kepada masyarakat, kewajiban kita semua untuk kesuksesan pesta demokrasi dan juga untuk indikator demokrasi Indonesia,” tandasnya. (top/***)