Kominfo- Sebagai upaya untuk mengantisipasinya terjadinya Konflik tenurial dalam kawasan hutan di desa sukajaya kecamata nasal, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan menggelar sosialisasi dalam rangka penanganan Konflik Tenurial, Jum’at (8/12/2023) di aula salah satu hotel dikota Bintuhan

Kegiatan yang dikuti 42 peserta yang terdiri dari Perwakilan Kementerian lingkungan Hidup RI, OPD teknis di jajaran Setda kaur, Camat Nasal dan beberapa kepala desa yang peta administrasinya berbatasan langsung dengan hutan kawasan serta NGO ini, dibuka secara langsung oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik, Hopalara, S.Pd

Dalam arahannya Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Politik, Hopalara, S.Pd mengatakan konflik tenurial bisa terjadinya karena desa yang masyarakatnya ada yang bermukim atau mengolah lahan dalam kawasa hutan sehingga dikemudan hari dapat muncul klaim kepemiklikan terhadap pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan tersebut

“Pemerintah Kabupaten Kaur sangat peduli tentang   konflik tenurial yang ada di wilayah kita ,terkhusus  masalah hukum  di desa suka jaya kecamatan Nasal seperti, pemukiman, perkebunan  ilegal dikawasan hutan lindung” Ujar Hopalara

Hopalara menuturkan terkait konflik tenurial yang sangat rentan terjadi di kabupaten kaur, pihaknya mengaku akan melakukan kordinasi dengan intansi terkait untuk memetakan terlebih dahulu wilayah kabupaten kaur yang memiliki potensi, sehingga nantinya pemerintah daerah dapat melakukan upaya-upaya agar bila terjadi konflik dapat terselesaikan dengan baik

“kita berharap apabila terjadi konflik tenurial nantinya dapat diselesaikan dengan baik dengan tetap memperhatikan nilai kemanusiaan, karena menurut kami banyak masyaraat masih belum mengetahui tempat yang dilarang untuk diolah menjadi lahan pertanian dan perkebunan” ujar Hopalara

Ditempat yang sama, Kepala bidang Pengelolaan TNBBS Wilayah II Liwa Amri, SH, MH mengatakan digelarnya sosialisasi ini adalah upaya agar tidak teradi konflik tenurial di kabupaten kaur, mengingat kabupaten yang berada di ujung provinsi bengkulu ini berbatasan langsung dengan Taman Nasional bukit Barisan Selatan

“untuk luasan TNBBS yang ada di kabupaten kaur ada sekitar 64,000 H, dan 10 % lahannya sudah di rambah atau digarap masyarakat, sehingga kita upayakan agar tidak terjadi konflik” Ujar Amri

Amri menambahkan kegiatan sosialisasi yang dilaksnakan hari ini juga sebagai langkah mencegah bertambahnya masyarakat yang merambah kawasan taman nasioanal

"Kami sengaja mengundang Pemerintah daerah dan stake holder lainnya untuk bersama-sama mencarikan solusi, salah satunya dengan melakukan pendataan kembali masyarakat yang sudah merambah, nanti kita bentuk kelompok koservasi, dan kita lakukan pembinaan agar tidak membuka lahan bary” terang Amri

Amri mengaku, bagi masyarakt yang sduah merambah akan diberikan akses mengolah lahan namun dengan beberapa aturan ditentukan diantaranya dengan menanam tanaman keras yang merupakan vegetasi taman nasional

“kita tetap mementingkan nilai kemanusian, masyarakat perambah kita berikan akses mengolah dengan arif dan bijaksana  tapi tidak untuk memiliki, dengan tujan hutan lestari masyarakat sejahtera, namun dengan catatan tidak adalagi perambah baru” Pungkas Amri (top)