BINTUHAN, Kominfo– Pemerintah Kabupaten Kaur mulai menggenjot perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan setelah capaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) hingga Juli 2026 baru mencapai 15,71 persen, jauh dari target nasional sebesar 35,35 persen. Kondisi tersebut membuat Kabupaten Kaur berada di peringkat ketiga terbawah di Provinsi Bengkulu, dengan kekurangan sekitar 7.000 peserta untuk memenuhi target yang ditetapkan pemerintah pusat.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Semester II Tahun 2026 yang dipimpin Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kaur, Harles Feferman, SE, MM, di Aula Lantai II Setda Kaur, Rabu (22/7/2026).

Harles mengatakan capaian yang diraih Kabupaten Kaur pada 2025 harus menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras pada tahun ini. Pada 2025, Kabupaten Kaur berhasil mencatatkan capaian UCJ sebesar 32,17 persen, melampaui target nasional 31,36 persen atau setara 106,71 persen dari target. Prestasi tersebut menempatkan Kabupaten Kaur di peringkat ketiga dan menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Bengkulu yang berhasil mencapai bahkan melampaui target UCJ yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Prestasi tahun 2025 harus terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Jangan sampai capaian yang sudah baik justru menurun. Saat ini capaian UCJ kita baru 15,71 persen, sementara target nasional mencapai 35,35 persen. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama" ujar Harles.

Ia menjelaskan, hingga saat ini jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kaur baru mencapai lebih dari 6.300 peserta. Karena itu, pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan penambahan kepesertaan dari berbagai sektor, baik pekerja formal, pekerja informal, aparatur pemerintah, maupun pekerja rentan.

"Masih ada kekurangan sekitar 7.000 peserta untuk memenuhi target UCJ tahun 2026. Kami akan menggerakkan seluruh OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan agar target tersebut dapat tercapai" katanya.

Selain itu, Pemkab Kaur juga akan melibatkan dunia usaha dalam mempercepat peningkatan kepesertaan. Harles mengatakan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Kaur didorong mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan masyarakat yang masuk dalam kelompok desil rendah.

"Kami juga akan menggandeng perusahaan agar memanfaatkan program CSR untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja rentan. Dengan dukungan dunia usaha, kami optimistis kekurangan peserta dapat terpenuhi dan target UCJ tahun 2026 bisa dicapai" tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu Ferama Putri mengapresiasi komitmen Pemerintah Kabupaten Kaur dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Menurutnya, keberhasilan Kabupaten Kaur melampaui target UCJ pada 2025 membuktikan sinergi yang baik antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan para pemangku kepentingan.

Ia berharap capaian tersebut dapat kembali diraih pada 2026 melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kepesertaan pekerja formal dan informal, serta dukungan perusahaan melalui program CSR sehingga semakin banyak pekerja di Kabupaten Kaur yang memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. (top)